Dilihatdari siapa yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas eksekutif, maka kabinet dapat dibedakan menjadi. a. kabinet presidensial dan kabinet parlementer b. kabinet koalisi dan kabinet nasional c. kabinet partai dan kabinet nasional d. kabinet parlementer dan kabinet ekstraparlementer e. kabinet parlementer dan kabinet nasional Jakarta-. Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto blak-blakan menceritakan keputusannya yang memilih masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski banyak yang mengejek namun Prabowo mengaku keputusannya tersebut tidak salah. " We are on the right track, kita menuju apa yang harus kita sampai. JAKARTA- Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan, jika kemarin dirinya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, maka wajah kabinet kerjanya akan mirip seperti kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut Prabowo sampaikan saat bercerita ke Menko Marves Luhut B Pandjaitan. Baca juga: Gerindra Pastikan Prabowo Maju Pilpres 2024 Berdasarkanpengertian di atas, apabila dikembangkan menjadi perkantoran berarti yang dimaksud di sini adalah "kantor beserta semua sarana yang saling terkait di dalamnya", yaitu: a. Lokasi. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan menentukan lokasi kantor, antara lain: 1) Faktor lingkungan tetangga. 2) Faktor dekat. Dilihatdari siapa yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas eksekutif, maka kabinet dapat dibedakan menjadi. a. kabinet presidensial dan kabinet parlementer. b. kabinet koalisi dan kabinet nasional. c. kabinet partai dan kabinet nasional. d. kabinet parlementer dan kabinet ekstraparlementer. e. kabinet parlementer dan kabinet Atlas l. b. s. Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah. [1] Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan dalam empat tingkatan kelembagaan yakni: Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD seperti Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY; . Melanjutkan tulisan Contoh Soal UAS PKN Kelas XII Semester 1 Beserta Jawabannya PG dan Essay bagian pertama soal nomor 1-15, bagian kedua berisikan soal nomor 16 sampai dengan 30. 16. Konsep pemisahan trias politika atau pemisahan kekuasaan adalah.... a. tidak ada hubunan satu sama lain antarlembaga negara b. presiden dan parlemen tidak dapat saling menjatuhkan c. presiden dan parlemen bekerja sama di dalam membuat UU d. presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen e. parlemen tidak dapat dibubarkan oleh presiden Jawaban c 17. Negara Indonesia pernah menerapkan bentuk negara serikat, yaitu pada.... a. pemerintahan Orde Lama b. pada masa berlakunya Konstitusi RIS c. pada masa berlakunya UUDS 1950 d. setelah berdirinya negara Republik Indonesia e. setelah pemilu 1950 Jawaban b 18. Di dalam sistem kerajaan, raja berfungsi sebagai.... a. kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara tersebut b. penanggung jawab berbagai kehidupan berbagsa dan bernegara c. pelaksana pemerintahan tertinggi dari semua bidang kehidupan d. simbol pemersatu bangsa e. dapat membubarkan parlemen dan sebaliknya Jawaban d 19. Dalam menentukan sikap terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia, kita hendaknya.... a. berpedoman kepada sejarah ketatanegaraan kita b. menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan c. berpedoman kepada pengalaman berharga di masa lalu d. tidak mencontoh dan meniru negara besar saja e. sesuai dengan watak dan kepribadian sendiri Jawaban c 20. Sistem pemerintahan yang berada di suatu negara digunakan untuk... a. mencapai tujuan suatu negara b. mempertahankan suatu negara terhadap negara lain c. memperluas pengaruhnya terhadap negara lain d. menunjukkan identitas bangsa itu e. meingkatkan kualitas bangsa Jawaban a 21. Kita tidak dapat menutup pengaruh dari dunia luar, tetapi kita harus.... a. secara bersama-sama mengontrol pelaksanaan pemerintah b. terpengaruh dengan adanya sistem globalisasi c. menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi d. berada pada ciri khasnya, yaitu Pancasila dan UUD 1945 e. menerima kemajuan iptek seluruhnya Jawaban c 22. Kemajuan suatu bangsa/negara yang sangat penting adalah sistem pemerintahan yang didukung oleh..... a. kekayaan alam yang melimpah b. pemerintahan yang stabil, kuat, dan dinamis c. angkatan perang yang canggih d. kepribadian pemimpin yang cerdas, bersih, dan jujur e. wilayah yang luas serta penduduk yang besar Jawaban d 23. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi kepentingan pribadi adalah bentuk pemerintahan... a. otokrasi b. demokrasi c. aristokrasi d. tirani e. monarki Jawaban d 24. Cyclus theory tentang bentuk pemerintahan dikemukakan oleh.... a. Plato b. Aristoteles c. Polybios d. Socrates e. Mac Iver Jawaban a 25. Dilihat dari siapa yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas eksekutif, maka kabinet dapat dibedakan menjadi.... a. kabinet presidensial dan kabinet parlementer b. kabinet koalisi dan kabinet nasional c. kabinet partai dan kabinet nasional d. kabinet parlementer dan kabinet ekstraparlementer e. kabinet parlementer dan kabinet nasional Jawaban a 26. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga UUD 1945 merupakan.... a. suatu pernyataan kemerdekaan yang terperinci b. pokok kaidah negara yang fundamental c. pernyataan kedaulatan rakyat yang terperinci d. pernyataan kemerdekaan bangsa e. sumber tertib hukum negara Jawaban b 27. Berikut ini yang tidak berkaitan dengan masalah global adalah.... a. pengungsi b. bunuh diri c. kependudukan d. hak asasi manusia e. lingkungan hidup Jawaban b 28. Sebagai filter dalam kehidupan berbangsa dan bernegera, untuk menangkal arus negatif globalisasi adalah.... a. kebiasaan masyarakat b. nilai-nilai Pancasila c. pandangan para ahli d. tradisi dan rutinitas e. sikap pemimpin bangsa Jawaban b 29. Berikut ini merupakan kriteria kebudayaan asing yang diharapkan masuk dan berkembang di Indonesia adalah kebudayaan asing yang.... a. mampu membawa harum nama Indonesia di dunia b. dapat bersaing dengan kebudayaan nasional c. memiliki kesamaan dengan kebudayaan nasional d. berbeda dengan kebudayaan nasional e. menjujung tinggi budi pekerti dan adab manusia Jawaban e 30. Trias politika adalah teori pengembangan kekuasaan menurut.... a. John Locke b. Rousseau c. Thomas Hobbes d. Montesquie e. Machiavelli Jawaban d Lanjut ke soal nomor 31-40 => Contoh Soal UAS PKN Kelas XII Semester 1 Beserta Jawabannya PG dan Essay ~ Part-3 Thanks for reading Contoh Soal UAS PKN Kelas XII Semester 1 Beserta Jawabannya PG dan Essay ~ Part-2 Negara demokrasi adalah negara yang menganut sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara. Demokrasi sendiri merupakan sebuah bentuk sistem politik suatu negara dan juga merupakan budaya politik suatu bangsa. Secara etimologis istilah demoikrasi berarti pemerintahan oleh rakyat demos berarti rakyat; kratos berarti pemerintahan.Menurut Frans Magnis Suseno suatu negara disebut demokratis bila terdapat 5 gugus dalam negara tersebut yaitu meliputi negara hukum, kontrol masyarakat terhadap pemerintah, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas dan adanya jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Dan untuk mengetahui bentuk-bentuk demokrasi dapat dilakukan dengan pendekatan dari berbagai sudut pandang yaitu dari sudut pandang “titik tekan” yang menjadi hal ini demokrasi dapat dibedakan menjadi 3 yaitu Demokrasi Formal yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa adanya upaya untuk menghilangkan kesenjangan dalam bidang sudut pandang “cara penyaluran” kehendak sudut pandang kehendak rakyat demokrasi dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk yaituDemokrasi perwakilan atau demokrasi representati yaitu rakyat menyalurkan kehendaknya, dengan memilih wakil- wakilnya untuk duduk dalam dewan perwakilan perwakilan dengan sistem referendum,yaitu gabungan dari demokrasi langsung dan demokrasi sudut pandang tugas-tugas dan hubungan antara alat-alat perlengkapan dengan sistem parlementer, yaitu dalam demokrasi dengan sistem parlementer tersebut hanya badan legislatif saja yang dipilih rakyat, sedangkan badan eksekutif / kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan dibentuk berdasarkan dukungan suara terbanyak yang terdapat dalam DPR atau di dengan sistem pemisahan kekuasaan kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatifDemokrasi dengan sIstem referendum, yakni demokrasi perwakilan dengann kontrol rakyat secara langsung terhadap wakil-wakilnya di pada era sekarang Pada saat ini bisa dikatakan bahwa demokrasi di indonesia sedang tidak berjalan dengan baik karena Indonesia mengalami kemunduran dalam bidang politik, ekonomi dan sebagainya. Dan secara substansi demokrasi Indonesia menjadi elitis dan dijalankan oleh kekuatan oligarki yang cukup kuat, dimana kondisi tersebut mengakibatkan timbulnya “demokrasi tanpa demos” . Demokrasi tanpa demos menjadi cermin demokrasi di indonesia pada saat ini, dimana hal tersebut mempunyai karakteristik sebagi berikut Lemahnya pelaksanaan checks and balances. Dalam hal ini da[at dilihat dari lemahnya peran partai, DPR, kehakiman, dan lain sebagainya di hadapan eksekutif. Meredupnya sikap kritis civil society, baik pers, LSM, akademisi, dan sebagainya sebagai mitra pemerintah dan membungkam kalangan aktivis. Kepemimpinan nasional yang tidak membawa pencerahan dalam berpolitik. Lemahnya penerapan nilai-nilai demokrasi, baik pada level elite ataupun hukum yang masih pilih-pilih dalam menegakkan keadilan. Memudarnya partisipasi rakyat yang otonom dan genuine. Hal ini ditandai dengan semakin maraknya politik uang, manipulasi informasi, dan beroperasinya buzzer secara kebebasan berekspresi demi stabilitas politik yang ditandai dengan meningkatnya pendekatan keamanan dan “de-demokratisasi internal” pada lembaga-lembaga pemilu dan pilkada yang sarat dengan manipulasi dan politik uang. Repolitisasi birokrasi dan aparat untuk kepentingan penguasa, terutama dalam kontestasi diskriminasi politik atas nama SARA Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan dan rasa sebagai negara yang demokratis, maka negara harus mengakomodasi aspirasi atau suara rakyat khususnya pada kaum minoritas karena dalam sistem demokrasi rakyat memegang kekuasaan penuh atas pemerintahan yang dijamin secara konstitusional. Serta menjadikan legitimasi sebagai salah satu tolak ukur dalam menjalankan prinsip demokrasi, karena legitimasi merupakan representasi dari suara rakyat yang seharusnya dijadikan referensi utama oleh negara dalam menentukan pemimpin. - Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Ahmad Syafii Ma’arif mengusulkan kepada Joko Widodo untuk membentuk kabinet zaken, jika Jokowi terpilih kembali menjadi presiden untuk periode kedua. Kabinet zaken usulan Ma’arif merupakan kabinet yang diisi para ahli atau kalangan non-partai. Menurut Ma’arif, susunan kabinet yang diisi orang-orang profesional bisa membuat presiden lebih berdaulat. Tapi ia juga tak mengharamkan kader partai jadi menteri. "Yang penting ahli," katanya. Dengan catatan, partai pendukung memberikan usul lebih dari satu nama, keputusan akhirnya tetap ada di tangan Jokowi. Usulan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah tersebut menarik reaksi beragam dari berbagai pihak. Ada yang merespons positif karena dianggap dapat meningkatkan citra presiden dalam memberantas korupsi yang marak di kalangan menteri. Namun umumnya partai-partai pendukung Jokowi-Ma’ruf menunjukkan keberatan. Bagi mereka, partai politik masih dianggap kebutuhan mutlak dalam menjalankan pemerintahan. Membentuk kabinet tanpa mengakomodasi kepentingan partai dianggap sebagai pekerjaan yang sangat sulit. Membentuk kabinet zaken memang pantas disebut “pekerjaan yang sangat sulit”, khususnya di Indonesia, di mana kepentingan partai masih dianggap nomor satu. Kendati demikian, bukan berarti menjadi pekerjaan yang mustahil. Pada masa Demokrasi Parlementer 1950-1959 pernah ada tiga kabinet zaken sekaligus dalam kurun waktu satu windu, yakni Kabinet Natsir, Kabinet Wilopo, dan Kabinet Djuanda. Rata-rata usia kabinet pada masa itu memang hanya bertahan kurang lebih satu tahun. Masalah keamanan dan kondisi politik yang tidak stabil selalu menjadi alasan untuk terus bergonta-ganti kabinet. Kabinet zaken di era Demokrasi Parlementer merupakan salah satu cara mengatasi pertikaian antarpartai yang kerap terjadi. Kabinet Natsir Tidak Mengandalkan Partai Profesor ilmu politik Herbert Feith dalam The Decline of Constitutional Democracy of Indonesia 1962 mencatat sepanjang 1949-1957 semakin banyak pejabat di lingkungan pemerintahan Indonesia yang memandang posisi dalam kabinet sebagai posisi idaman. Pada saat itu muncul kesadaran bahwa partisipasi dalam kabinet dianggap memiliki prestise yang tinggi setara presiden, wakil presiden, dan perdana menteri. Selain mendatangkan pemasukan yang besar bagi anggota keluarga, posisi menteri juga menyediakan kesempatan bisnis dan kekuatan di berbagai bidang hlm. 146-147. Berkat “kenyamanan” yang dijanjikan kepada seorang calon anggota kabinet, partai politik pun berlomba-lomba untuk dapat menempatkan wakilnya di dalam kabinet. Tak hanya itu, Feith juga menambahkan bahwa posisi dalam kabinet memungkinkan seseorang menentukan kebijakan tanpa diketahui anggota lainnya. Dengan demikian, seorang anggota kabinet tidak hanya dapat membantu partai politiknya, tapi juga memakmurkan lingkaran pertemanan, rekanan, dan pengikut. Mengantisipasi keadaan yang dapat merugikan negara, Presiden Sukarno mengeluarkan hak prerogatifnya pada 21 Agustus 1950 dengan menunjuk Mohammad Natsir dari Partai Masyumi sebagai formatur. Natsir diminta membentuk sebuah kabinet lengkap dengan program-program kerjanya. Sudah dapat diprediksi, pekerjaan Natsir tidak mudah. Menurut pengamatan Feith, Natsir kesulitan lantaran mempertimbangkan posisinya sebagai pimpinan Partai Masyumi. Di saat yang sama, hubungan antara Masyumi dengan PNI—partai dengan kekuatan parlemen terbesar kedua setelah Masyumi—mulai tidak akur. Para anggota Masyumi mendesak Natsir untuk mengisi enam posisi kabinet, termasuk posisi perdana menteri, dengan kader-kader dari partainya sendiri. Di lain pihak, PNI merasa tidak terima hanya mendapatkan empat posisi yang terdiri dari Menteri Urusan Luar Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Informasi, dan Menteri Perburuhan. Padahal, menurut Feith, PNI sangat menginginkan posisi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan. Alasannya sederhana PNI ingin agar partainya memiliki kapasitas untuk menunjuk pimpinan daerah dan membendung penyebaran pengaruh pendidikan Islam. Pertentangan antara Masyumi dengan PNI dalam memperebutkan posisi kabinet berlangsung alot dan berlarut-larut. Akibatnya, Natsir sempat putus asa. Pada suatu kesempatan ia mendatangi presiden dan mengutarakan keluh-kesahnya. Mantan Menteri Penerangan di Kabinet Amir Sjarifuddin itu bermaksud mengembalikan wewenang sebagai formatur kepada Sukarno. Permintaan Natsir ditolak Sukarno. Ia malah meminta Natsir untuk mencoba lagi. Kali ini Sukarno memberikan masukan kepada Natsir. Presiden menginstruksikan Natsir untuk membentuk kabinet non-koalisi yang tidak memiliki banyak ikatan dengan partai politik. Arahan Sukarno menginspirasi Natsir untuk lebih banyak menarik partisipasi orang-orang berpengalaman dari kalangan non-partai seperti Hamengkubuwana IX, Djuanda, Assaat, Abdul Halim, dan Bahder Djohan. Kendati demikian Natsir tetap mempertimbangkan keikutsertaan orang-orang partai yang memiliki kemampuan di bidangnya, tanpa memandang latar belakang partai. Keputusan Natsir untuk meninggalkan orang-orang PNI dinilai sangat berani. Berdasarkan penelitian Feith, PNI sudah berulang kali melakukan negosiasi bersama Natsir, tapi Natsir tetap bersikukuh menjalankan kabinetnya tanpa campur tangan PNI. Bersama kader dari Masyumi dan beberapa partai kecil lainnya seperti PSI, PSII, PIR, Parindra, Partai Katolik, dan Fraksi Demokrasi, kabinet zaken Natsir akhirnya terbentuk pada 6 September 1950. Kabinet Wilopo Kemampuan & Faktor Personal Selepas tahun 1951, Indonesia memiliki banyak sekali masalah keamanan dalam negeri. Pemberontakan dan separatisme di berbagai daerah tidak kunjung mereda. Bahkan hal ini tak berubah ketika memasuki 1952. Saat itu Kabinet Sukiman yang tengah dalam masa tugas tidak mampu menanganinya. Akibatnya, kabinet yang baru dibentuk pada April 1951 tersebut menjadi kurang populer. Merle Calvin Ricklefs juga mencatat dalam Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004 2007 tentang sebab musabab kejatuhan Kabinet Sukiman. Menurut Ricklefs, sejak Januari 1952 Kabinet Sukiman telah menganut garis pro-Barat yang aktif. Pada saat itu Menteri Luar Negeri dari Partai Masyumi kedapatan menandatangani persetujuan bantuan dari Amerika Serikat yang berpotensi melanggar prinsip politik luar negeri bebas-aktif. Pada Februari tahun yang sama Menteri Luar Negeri disusul seluruh anggota Kabinet Sukiman beramai-ramai meletakkan jabatan hlm. 484. Setelah peristiwa pengunduran diri Kabinet Sukiman, muncul harapan untuk membentuk kabinet yang mampu menciptakan pemerintahan efektif. Herbert Feith mencatat dalam The Wilopo Cabinet, 1952-1953 A Turning Point in Post-Revolutionary Indonesia 2009, lima hari setelah pengunduran diri Sukiman, Sukarno kembali bertemu para pimpinan partai politik, khususnya perwakilan yang partainya menduduki posisi di Kabinet Sukiman. Pada kesempatan yang sama para pimpinan partai mengemukakan pandangan mereka mengenai pembentukan kabinet yang ideal hlm. 85. Pada 19 Maret 1952, lanjut Feith, Sukarno menunjuk Wilopo dari PNI untuk menjadi formatur menggantikan dua formatur dari Masyumi dan PNI yang mengundurkan diri. Pengunduran diri keduanya didasari alasan ketidakmampuan memenuhi spesifikasi kabinet menurut presiden sekaligus permintaan kedua partai. Namun tampaknya kesulitan itu tidak terjadi pada Wilopo. Wilopo sendiri terpilih karena ia merupakan tokoh yang luwes dan dapat diterima kedua partai. Menurut Wilopo, seperti yang dicatat Feith, sebuah kabinet dapat menjadi sangat kokoh jika mempertimbangkan komposisi yang sesuai saat memilih para menteri. Artinya, ketimbang menggantungkan diri kepada partai dan parlemen, kabinet yang baik harus diisi orang-orang yang sama-sama memiliki kapasitas dan dapat bekerja sama dengan baik. Feith tidak lupa memberikan catatan diskusinya di tahun 1953 dengan Johannes Leimena, Menteri Kesehatan Kabinet Wilopo dari Parkindo. Menurut Leimena, faktor personal sangat penting dalam membangun kerja sama yang baik dalam sebuah kabinet. Leimena juga sempat mengutarakan bahwa Kabinet Wilopo merupakan kabinet dengan iklim kerja terbaik sepanjang kariernya di Kementerian Kesehatan sejak 1946. Infografik Kabinet Zaken dalam Sejarah Indonesia. Kabinet Djuanda Pemecah Masalah Herbert Feith dalam bab 3 buku The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia memakai pendekatan solidarity makers dan administrators atau problem solvers untuk mengategorikan para pemimpin Indonesia sepanjang masa pemerintahan Sukarno. Pendekatan yang diperkenalkan Feith ini kemudian dipakai kembali oleh Daniel S. Lev dalam The Transition to Guided Democracy Indonesian Politics, 1957-1959 untuk memahami sosok Djuanda dan kabinet zakennya 2009 196. Menurut Lev, di antara negarawan di zamannya, Djuanda Kartawidjaja merupakan salah satu sosok administrator yang ideal. Djuanda dikenal sebagai individu yang tenang dan tidak ikut ambil bagian dalam kepentingan partai politik manapun. Ia juga tidak tunduk kepada Sukarno atau kelompok militer, tetapi menghormati keduanya. Partai-partai politik mampu bekerja sama dengan Djuanda juga berkat sikapnya yang diplomatis. Berkat sikap dan kecerdasannya, Djuanda selalu dapat mempertahankan dukungan parlemen dalam menjalankan program kabinetnya. Perjalanan Djuanda hingga dapat menduduki posisi Perdana Menteri dan membawahi Kabinet Karya pun berkat sifanya yang lurus. Menurut catatan Ricklefs, di tahun 1957 sempat terjadi komplikasi partai politik yang sangat akut. Partai-partai politik berada dalam kondisi saling memusuhi sehingga terlalu berat bagi mereka untuk dapat bekerja sama guna mempertahankan sistem parlementer. PNI mengusulkan kepada presiden untuk membentuk Kabinet Presidensial yang dipimpin oleh Sukarno sendiri. Usul tersebut sama sekali tidak disetujui Sukarno. Sebagai gantinya, pada April 1957, Sukarno memecah kebuntuan di antara parpol-parpol yang saling memunggungi dengan mengeluarkan keputusan pembentukan Kabinet Karya. Djuanda dipilih sebagai perdana menteri untuk memimpin kabinet non-partai tersebut. Meski secara teoretis Kabinet Djuanda berbentuk non-partai, menurut Ricklefs pada hakikatnya kabinet tersebut berkoalisi dengan PNI dan NU. Kabinet Djuanda juga diketahui sempat mengambil keanggotaan dari Masyumi dan simpatisan PKI, meski tidak ada satupun anggota PSI dan PKI di dalamnya. - Politik Penulis Indira ArdanareswariEditor Ivan Aulia Ahsan Tipe-Tipe Kabinet ~ Untuk menjalankan kekuasaan eksekutif, biasanya pemerintah membentuk kabinet atau dewan menteri. Tipe-tipe kabinet dapat dibedakan menjadi 2 yaitu Kabinet ministeril, yaitu kabinet yang dalam pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan oleh para menteri, sedangkan kepala negara tidak dapat diganggu gugat The king can do no wrong. Contoh Inggris, Belanda, Indonesia masa UUDS ’50 dan sebagainya. dan Kabinet presidensial, Kabinet presidensial adalah kabinet yang pertanggungjawaban atas tugas-tugas pemerintahan dipegang oleh presiden. Kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki tanggung jawab atas segala jalannya pemerintahan, melainkan bertanggung jawab presiden. Contoh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia, dan lain-lain. Sedangkan Berdasarkan ukuran “ada atau tidaknya campur tangan” DPR dalam kabinet, maka kabinet dapat dibedakan menjadi 2 yaitu Kebinet Parlementer, yaitu kabinet yang pembentukannya dicampuri oleh parlemen, teruama oleh fraksi-fraksi yang mempunyai suara mayoritas. Artinya, dengan memerhatikan serta memperhitungkan suara yang ada di parlemen. Pada umumnya, suara matoritas diparlemen akan mendapatkan kedudukan kuat dalam kabinet yang akan dibentuk. Kabinet Extra Parlementer, yaitu kabinet yang pembentukannya “diluar campur tangan parlemen”. Artinya, tanpa memperhatikan serta memperhitungkan suara yang ada di parlemen. Berdasarkan “siapakah yang akan menjadi menteri” kabinet dapat dibedakan menjadi 3 yaitu Kabinet partai, yaitu kabnet yang menteri-menterinya berasal dari beberapa partai yang menguasai suara terbanyak di parlemen. Kabinet Koalisi, yaitu kabinet yang menteri-meterinya berasal dari beberapa partai. yang secara bersama-sama menguasai kursi terbanyak diparlemen. dan Kabinet nasional, yaitu kabinet yang menteri-menterinya terdiri dari orang-orang yang berasal dari seluruh partai yang mempunya fraksi-fraksi di parlemen. Sumber Soal PKN Kelas 12 Semester 1 Pada kesempatan kali ini akan memberikan ulasan mengenai Soal PKN Kelas 12 Semester 1, yuk simak dibawah ini Daftar Lengkap Isi Artikel Soal PKN Kelas 12 Semester 1SOAL PILIHAN GANDASOAL ESSAYSebarkan iniPosting terkait SOAL PILIHAN GANDA 1. Menurut UUD 1945, kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh…. a. presiden b. DPR c. MA d. MPR e. DPR dan MPR Jawaban c 2. Pancasila merupakan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia…. a. Bebas dalam menentukan sikap terhadap bangsa lain di dunia b. Memiliki pegangan dan pedoman dalam memecahkan masalah bangsa c. Tidak perlu tahu ideologi lain d. Bukti keberhasilan bangsa Indonesia dalam berjuang melawan penjajah e. Tidak memerlukan kerjasama dengan negara yang pernah menjajah Indonesia Jawaban b 3. Pancasila menjadi norma dasar negara, maksudnya…. a. Sebagai aturan dalam mengatur kehidupan bagi setiap warga negara Indonesia dan lembaga-lembaga negara b. Kaidah yang berlaku untuk selama-lamanya c. Menjadi aturan dasar kemasyarakatan secara turun-temurun d. Aturan pokok untuk menjalankan kedaulatan rakyat e. Pancasila bersifat statis Jawaban a 4. Tujuan bangsa Indonesia yang bersifat Internasional sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 adalah…. a. Menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dengan mengirimkan TKI ke luar negeri b. Menciptakan stabilitas keamanan yang mantap c. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa d. Berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial e. Mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia dari penjajah Jawaban d 5. Pancasila memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indoensia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila…. a. Didasarkan atas pelaksanaan demokrasi Pancasila b. Masing-masing individu harus bekerja keras c. Setiap manusia harus hidup hemat dan bersahaja d. Didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan e. Pelaksanaan pembangunan berjalan lancar Jawaban d 6. Pancasila memiliki fungsi dalam pengaruh budaya asing dan kemajuan iptek yaitu sebagai….. a. Pandangan hidup b. Penyaring/filter c. Pedoman hidup d. Penangkal budaya e. Landasan berpijak Jawaban b 7. Pancasila merupakan ideologi terbuka, maksudnya adalah…. a. Membuka diri dengan menerima semua kemajuan yang ada b. Menerima kemajuan pengetahuan sesuai dengan kepribadian c. Menerima kemajuan yang menguntungkan d. Perpaduan dari berbagai ideologi bangsa lain e. Terbuka untuk dibicarakan bersama dengan bangsa lain Jawaban b 8. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, maksudnya adalah…. a. Memajukan masyarakat Indonesia sehingga dapat bersaing dengan negara lain b. Menciptakan kondisi masyarakat Indonesia sesuai dengan kepribadiannya c. Ukuran keberhasilan pembangunan adalah penyerapan teknologi d. Membangun masyarakat yang sesuai dengan kepribadian Indonesia e. Melakukan pembangunan yang mampu menyerap teknologi tinggi Jawaban b 9. Manakah prosedur yang dapat digunakan untuk mengubah Undang-Undang Dasar, kecuali…. a. Melalui sidang badan legislatif b. Melalui referendum c. Melalui rapat paripurna d. Melalui musyawarah khusus e. Melalui plebisit Jawaban e 10. Yang termasuk kunci pokok sistem pemerintahan menurut UUD 1945 adalah…. a. presiden memegang pemerintahan yang tidak terbatas b. DPR memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah c. presiden menetapkan UUD dan GBHN d. negara Indonesia berdasarkan atas hukum e. MPR sebagai pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat Jawaban d 11. Manakah dibawah ini negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial…. a. Malaysia b. Singapura c. Thailand d. Indonesia e. Inggris Jawaban d 12. Menurut UUD 1945, kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh…. a. presiden b. DPR c. MA d. MPR e. DPR dan MPR Jawaban b 13. Di tengah era globalisasi seperti sekarang ini, keutungan yang didapatkan bangsa Indonesia yaitu…. a. Masuknya barang dari negara lain ke Indonesia b. Terjadinya perubahan pola hidup masyarakat bangsa Indonesia c. Memicu pengusaha nasional bersaing dengan produk dari luar d. Pesatnya kemajuan dalam dalam bidang pendidikan dan kebudayaan e. Terbukanya pasar produk dalam negeri Jawaban c 14. Negara yang menggunakan sistem check and balance dalam sistem pemerintahan yaitu di negara…. a. Indonesia b. Malaysia c. Amerika d. India e. Prancis Jawaban a 15. Negara yang masih menerapkan demokrasi dengan sistem referendum yaitu…. a. Inggris b. Prancis c. RRC d. Swiss e. Jerman Jawaban d 16. Berikut ini yang tidak berkaitan dengan masalah global adalah…. a. pengungsi b. bunuh diri c. kependudukan d. hak asasi manusia e. lingkungan hidup Jawaban b 17. Indonesia pernah menerapkan bentuk negara serikat, yaitu saat…. a. pemerintahan Orde Lama b. pada masa berlakunya Konstitusi RIS c. pada masa berlakunya UUDS 1950 d. setelah berdirinya negara Republik Indonesia e. setelah pemilu 1950 Jawaban b 18. Di dalam sistem kerajaan, raja berfungsi sebagai…. a. kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dari negara tersebut b. penanggung jawab berbagai kehidupan berbagsa dan bernegara c. pelaksana pemerintahan tertinggi dari semua bidang kehidupan d. simbol pemersatu bangsa e. dapat membubarkan parlemen dan sebaliknya Jawaban d 19. Sikap kita dalam menentukan sikap terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia adalah…. a. berpedoman kepada sejarah ketatanegaraan kita b. menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan c. berpedoman kepada pengalaman berharga di masa lalu d. tidak mencontoh dan meniru negara besar saja e. sesuai dengan watak dan kepribadian sendiri Jawaban c 20. Fungsi dari sistem pemerintahan yang ada di suatu negara yaitu… a. mencapai tujuan suatu negara b. mempertahankan suatu negara terhadap negara lain c. memperluas pengaruhnya terhadap negara lain d. menunjukkan identitas bangsa itu e. meingkatkan kualitas bangsa Jawaban a 21. Ideologi terbuka Pancasila membuat Indonesia tidak bisa menutup pengaruh dari dunia luar, oleh sebab itu kita harus…. a. secara bersama-sama mengontrol pelaksanaan pemerintah b. terpengaruh dengan adanya sistem globalisasi c. menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi d. menolak mentah-mentah paham asing yang masuk e. menerima kemajuan iptek seluruhnya Jawaban c 22. Kemajuan suatu bangsa tergantung oleh sistem pemerintahannya, yang mana didukung oleh….. a. kekayaan alam yang melimpah b. pemerintahan yang stabil, kuat, dan dinamis c. angkatan perang yang canggih d. kepribadian pemimpin yang cerdas, bersih, dan jujur e. wilayah yang luas serta penduduk yang besar Jawaban d 23. Bentuk pemerintahan yang hanya dipegang oleh satu orang saja demi kepentingan pribadi adalah bentuk pemerintahan… a. otokrasi b. demokrasi c. aristokrasi d. tirani e. monarki Jawaban d 24. Bentuk pemerintahan tentang Cyclus theory dikemukakan oleh…. a. Plato b. Aristoteles c. Polybios d. Socrates e. Mac Iver Jawaban a 25. Berdasarkan tanggung jawab atas pelaksanaan eksekutif, maka kabinet dapat dibedakan menjadi…. a. kabinet presidensial dan kabinet parlementer b. kabinet koalisi dan kabinet nasional c. kabinet partai dan kabinet nasional d. kabinet parlementer dan kabinet ekstraparlementer e. kabinet parlementer dan kabinet nasional Jawaban a SOAL ESSAY 26. Sebutkan 5 fungsi Pancasila bagi Indonesia… Jawaban Sebagai dasar negara indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai cita-cita dan tujuan yang akan di capai Indonesia, dan sebagai falsafah hidup 27. Presiden memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, yaitu hak…. Jawaban hak prerogatif 28. Suatu paham atau ideologi yang tidak mengakui kepemilikan secara individual merupakan paham…. Jawaban komunisme 29. Sistem pemerintah Republik Indonesia diatur dalam…. Jawaban Undang-Undang D 1945 30. Orang yang memimpin jalannya pemerintahan dan bertanggung jawab kepada parlemen ialah…. Jawaban perdana menteri Demikianlah ulasan dari mengenai Soal PKN Kelas 12 Semester 1, semoga bisa bermanfaat.

kabinet dapat dibedakan menjadi